Para kepala suku Papua Barat Daya mengikuti kegiatan Jambore Masyarakat Adat di Kota Sorong, Selasa (12/8/2025). ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu/pri.
Sorong (ANTARA) – Para kepala suku di Provinsi Papua Barat Daya menyatakan memberikan dukungan penuh terhadap implementasi sejumlah program strategis nasional di provinsi ke-38 Republik Indonesia tersebut.
Program-program yang dimaksud antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Ketua Dewan Adat Malamoi Raya Paulus Sapisa, di Sorong, Selasa menegaskan masyarakat adat melihat program-program tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah-tengah rakyat, khususnya di wilayah Papua Barat Daya yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
"Kami, para kepala suku dan tokoh adat, sangat mendukung program nasional ini," jelasnya pada kegiatan Jambore Masyarakat Adat di Kota Sorong.
Menurut dia, ini adalah langkah maju untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi.
Ia menilai pelaksanaan Program MBG, Sekolah Rakyat, dan CKG sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah pedalaman dan pesisir yang selama ini kurang terjangkau layanan dasar pemerintah.
Dukungan juga datang dari sejumlah kepala suku lainnya yang berharap pemerintah pusat dan daerah terus menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat adat dalam pelaksanaan program tersebut, agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sikap itu pun dinyatakan dengan penandatanganan deklarasi dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Selain dukungan itu, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan hak-hak masyarakat adat khususnya para kepala suku yang selalu berada di garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.
"Hak-hak kami sebagai kepala suku tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Karena itu bapak Presiden tolong perhatikan bagian ini," jelasnya.
Dia pun meminta supaya dalam pemberdayaan sumber daya alam di Papua harus melibatkan masyarakat adat baik dalam proses perencanaan hingga pemanfaatan potensi kekayaan yang ada oleh investor.
"Supaya kami tidak dikorbankan dan dijadikan sebagai penonton," ujarnya.
Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya identifikasi penerapan MBG di tiga kabupaten
Baca juga: Kemenkes kirim 35 nakes bantu layanan kesehatan di Papua Barat Daya
Baca juga: Pemprov PBD pastikan program CKG terlaksana di enam kabupaten dan kota
Pewarta: Yuvensius Lasa BanafanuEditor: Nurul Hayat Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.