Pengunjuk rasa melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/8/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym.

Bagi pejabat, gunakan hati nurani dengan tidak korupsi. Bagi rakyat, gunakan hati nurani untuk tidak melakukan aksi yang menimbulkan kerusuhan dan kerusakan

Bondowoso (ANTARA) – Peristiwa demonstrasi (demo) di depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, pada akhir Agustus 2025, memberi peringatan kolektif bagi bangsa kita untuk kembali pada semangat bersama, yakni menjaga Indonesia tetap damai.

Aksi demo yang membawa korban itu berawal dari kekecewaan rakyat terhadap sikap dan pernyataan anggota DPR yang dinilai kurang sensitif. Kekecewaan rakyat itu patut kita duga merupakan akumulasi dari ketidakpuasan atas peristiwa-peristiwa sebelumnya, termasuk kasus korupsi dan kenaikan tunjangan anggota DPR.

Menyikapi aksi demo yang berakhir rusuh itu, para pemimpin partai politik telah menunjukkan sikap empati kepada kekecewaan rakyat, dengan mengganti para anggota DPR yang dinilai tidak peka karena mengeluarkan pernyataan dan perilaku yang menyinggung perasaan rakyat.

Aksi demo ini memberi pelajaran berharga bagi seluruh elemen bangsa ini. Para wakil rakyat, tentu juga pejabat negara, harus berhati-hati, tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan di era distribusi informasi yang dapat menyebar dengan cepat lewat media sosial ini.

Kita tahu bahwa paradigma warganet dalam bermedia sosial itu adalah kecepatan dan berlomba-lomba agar mendapatkan banyak pengunjung di postingannya. Tidak ada budaya sensor dan verifikasi kebenaran atas satu informasi di media sosial, sebelum disebar.

Dalam peristiwa demo di gedung DPR, meskipun media sosial memiliki banyak kekurangan terkait pemilihan informasi yang layak dan tidak layak untuk disebarluaskan, di sisi lain sistem persebaran informasi seperti ini juga ada nilai positifnya.

Dengan penyebaran informasi yang sangat cepat, bahkan lebih banyak tanpa kendali, termasuk dalam aksi demo di depan gedung DPR, maka siapapun kita, lebih-lebih yang menduduki jabatan di pemerintahan, harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak.

Keberadaan media sosial, termasuk dalam peristiwa demo di DPR, menjadi semacam peranti atau alat untuk pengawasan melekat (waskat) bagi siapapun dalam mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Media sosial telah menjadi semacam CCTV atau kamera pengintai berjalan yang mengintai perilaku dan ucapan siapa saja.

Baca juga: Gelombang demonstrasi momentum para pemimpin berkontemplasi

123Tampilkan Semua

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.